Pentingnya Lembaga Pelindung Data Pribadi
Empat tahun setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), Indonesia masih mengalami kekosongan dalam hal lembaga pengawas yang bertugas melindungi data pribadi warganya. Meskipun masa transisi selama dua tahun telah berakhir pada Oktober 2024, institusi yang diamanatkan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini belum juga terbentuk.
Insiden Akses Ilegal Data Pelanggan
Kebutuhan akan lembaga pengawas ini semakin mendesak setelah terjadinya insiden akses ilegal terhadap data pelanggan Fore Coffee. Pada tanggal 28 Oktober 2026, perusahaan tersebut mengonfirmasi adanya akses tanpa izin terhadap platform pengelolaan data pelanggan mereka. Investigasi awal menunjukan bahwa sekitar 5,7 juta akun berpotensi terdampak, yang mencakup informasi sensitif seperti nama, nomor telepon, alamat email, dan riwayat pembelian.
Fore Coffee menyatakan bahwa mereka telah mengamankan sistem dan melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan. Selain itu, mereka melaporkan kejadian ini kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), yang kemudian melakukan pemeriksaan untuk menentukan adanya pelanggaran dan tanggung jawab dari pihak terkait.
Pentingnya Perlindungan Data dalam Kehidupan Sehari-hari
Kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi bukanlah isu yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Aktivitas sederhana seperti membeli secangkir kopi dapat meninggalkan jejak informasi yang disimpan dalam sistem digital. Ketika keamanan sistem terganggu, dampaknya bisa dirasakan oleh jutaan orang. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk memastikan bahwa setiap pengelola data menjalankan kewajibannya dan setiap warga negara mendapatkan perlindungan yang layak.
Landasan Hukum yang Ada
Indonesia sebenarnya telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam hal perlindungan data pribadi. Dengan adanya UU PDP, warga memiliki hak untuk mengetahui tujuan pemrosesan data, mengakses dan memperbaiki informasi pribadi, serta meminta penghapusan data sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pasal 20 mengharuskan pengendali data memiliki dasar pemrosesan yang sah, sementara Pasal 29 mewajibkan pengendali data untuk memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi data.
Lebih jauh, Pasal 58 mengamanatkan pembentukan lembaga yang akan ditetapkan oleh Presiden dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Ini menandakan bahwa pembentukan lembaga pelindungan data pribadi bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, tetapi juga merupakan pelaksanaan kewajiban hukum yang harus dipenuhi.
Pemikiran Helen Nissenbaum tentang integritas kontekstual relevan dalam konteks ini. Privasi bukan hanya sekadar menyimpan informasi, tetapi juga memastikan bahwa data digunakan sesuai dengan konteks dan tujuan ketika informasi itu diberikan.
Sumber: KompasTekno
