Dalam perkembangan terbaru, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri mengumumkan penyitaan sejumlah perangkat elektronik terkait dengan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar nomor telepon Presiden Republik Indonesia. Dalam konferensi pers yang diadakan pada Selasa malam (3/11/2026), Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol Asep Safrudin, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita sebelas unit handphone, satu unit iPad, dan empat flashdisk.
Penyidikan Kasus Penyadapan Ilegal
Penyidikan ini mencakup beberapa isu serius, termasuk dugaan penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal ke sistem informasi. Asep Safrudin menekankan bahwa penyidikan ini dilakukan secara ilmiah dan berbasis bukti, dengan melibatkan berbagai saksi, baik dari kalangan masyarakat maupun saksi ahli.
Identitas Tersangka dan Proses Hukum
Dalam proses penyidikan, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka, yang diidentifikasi dengan inisial LSP, ASN, EH, dan SU. Tersangka LSP, ASN, dan EH sudah ditetapkan sebagai tersangka, sementara SU masih dalam tahap pemeriksaan sebagai saksi. Penyidik menegaskan bahwa penyadapan ini dilakukan tanpa prosedur yang sah, termasuk tanpa surat perintah penyelidikan.
Prosedur Penyadapan di Polri
Sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010, penyadapan hanya diperbolehkan untuk keperluan penyelidikan dan penegakan hukum. Namun, dalam kasus ini, penyadapan dilakukan tanpa prosedur yang benar, sehingga melanggar hukum yang berlaku. Asep juga menjelaskan bahwa penyadapan ini berlangsung antara tahun 2025 hingga 2026, dan melibatkan banyak pihak, termasuk pejabat negara dan tokoh masyarakat.
Ancaman Hukum bagi Tersangka
Bareskrim Polri telah menjerat para tersangka dengan Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penyadapan transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik. Ancaman pidana bagi tindakan ini bisa mencapai 10 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 KUHP tentang akses komputer tanpa hak, yang dapat dijatuhi hukuman enam tahun penjara.
Penyidikan ini menunjukkan komitmen Bareskrim Polri dalam menegakkan hukum dan memastikan bahwa setiap tindakan ilegal akan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sumber: KompasTekno
